laporan penyelenggaraan pemerintah desa LPP Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) adalah laporan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa selama satu tahun anggaran. LPPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Laporan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan Undang-Undang Nomor ...

Dokumen Lampiran 2 Perkades no 6 tahun 2023 tentang pedoman Pakta Integritas ...

Perkades realisasi anggaran adalah istilah yang mengacu pada pelaksanaan atau implementasi anggaran yang telah disusun dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di tingkat desa sesuai dengan Perkades yang berlaku. Ini melibatkan serangkaian tindakan dan kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan dana yang telah dianggarkan dengan efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan Perkades realisasi anggaran: Pelaksanaan Program dan Proyek: Perkades realisasi anggaran mencakup pelaksanaan ...

Tim Pengelola Desa adalah sebuah kelompok kerja atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai program, proyek, serta kegiatan yang berlangsung di tingkat desa. Tim ini biasanya terdiri dari sejumlah individu yang memiliki beragam peran dan tanggung jawab dalam mendukung pengembangan desa secara keseluruhan. Komposisi dan struktur Tim Pengelola Desa dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kebijakan setiap desa, tetapi biasanya mencakup beberapa peran utama, seperti: Kepala Desa: Kepala ...

Pakta Integritas Pemerintah Desa adalah komitmen tertulis dari kepala desa dan anggota pemerintah desa lainnya untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, moralitas, dan etika yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah desa bekerja untuk kepentingan masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Pakta Integritas ini biasanya mencakup prinsip-prinsip dan komitmen berikut: Kepatuhan terhadap hukum: Menjamin bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa sesuai dengan ...

Laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah dokumen yang disusun untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang bagaimana BUMDes mengelola dan menggunakan sumber daya serta dana yang dimilikinya. Laporan ini adalah bagian penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas BUMDes. Laporan pertanggungjawaban BUMDes biasanya mencakup beberapa komponen utama: Pendahuluan dan Data Identifikasi: Bagian awal laporan pertanggungjawaban BUMDes biasanya berisi informasi mengenai nama ...

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen perencanaan keuangan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengatur pendapatan yang diperoleh dan belanja yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Berikut adalah komponen utama yang biasanya terdapat dalam APBDes: A. Pendapatan Desa: Pendapatan Asli Desa (PAD): Pendapatan yang dihasilkan langsung dari aktivitas di dalam desa, seperti retribusi, pajak daerah, dan lain-lain. Dana Desa: Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, ...

Penanganan benturan kepentingan adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi atau individu untuk menghindari, mengurangi, atau mengatasi situasi di mana kepentingan pribadi atau finansial seseorang dapat mempengaruhi atau mengganggu kemampuannya untuk mengambil keputusan yang objektif dan adil. Benturan kepentingan dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk di sektor pemerintahan, bisnis, organisasi nirlaba, dan sektor lainnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menangani benturan kepentingan: Transparansi: Organisasi ...

Perkades adalah singkatan dari "Peraturan Kepala Desa". Ini adalah aturan atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk mengatur berbagai hal terkait administrasi dan kebijakan di tingkat desa. Penjabaran dari Perkades mengacu pada proses penjelasan atau penerapan Perkades tertentu dalam konteks tertentu. Ini bisa mencakup berbagai hal tergantung pada isi dan tujuan dari Perkades itu sendiri. Sebagai contoh, jika sebuah Perkades mengatur tentang tata cara penggunaan dana desa, penjabaran dari Perkades tersebut akan ...

Rencana Kerja Pemerintah Desa mencakup berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Berikut yang termasuk dalam rencana kerja pemerintah desa: Pendidikan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di desa. Memperbaiki fasilitas sekolah dan menyediakan peralatan pembelajaran. Mengadakan program pelatihan untuk guru agar lebih berkualitas dalam mengajar. Kesehatan: Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Mengadakan program imunisasi dan pencegahan penyakit. Memfasilitasi kunjungan rutin tenaga ...