HPS (Harga Perkiraan Sendiri) di desa adalah dokumen yang digunakan untuk memperkirakan harga barang atau jasa yang akan dibeli atau disediakan dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan di desa. HPS ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dianggarkan realistis dan sesuai dengan harga pasar, serta untuk mencegah terjadinya mark-up harga yang tidak wajar. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyusunan HPS di desa: Identifikasi Kebutuhan: Tentukan barang atau jasa apa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan atau proyek. Buat ...

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tahun 2023 1. Pendahuluan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ Desa) Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes Tahun 2023. Laporan ini mencakup berbagai aspek, antara lain pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2023. 2. Pendapatan Desa Pendapatan ...

Sosialisasi pembangunan desa adalah proses informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang rencana, tujuan, manfaat, dan kemajuan pembangunan di desa mereka. Ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melibatkan dan membangun kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Beberapa hal yang biasanya dilakukan dalam sosialisasi pembangunan desa meliputi: Edukasi tentang Program Pembangunan: Memperkenalkan program-program pembangunan ...

Peraturan Desa (Perdes) No. 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 adalah peraturan yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran desa selama satu tahun anggaran. Dokumen ini biasanya memuat rincian anggaran yang telah direncanakan untuk berbagai program dan kegiatan desa, serta sumber-sumber pendapatan yang akan digunakan. ...

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di desa untuk satu tahun anggaran. RKPDes Tahun 2024 berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mencakup berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. ...

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) aparatur pemerintahan desa merujuk pada peran dan tanggung jawab utama yang dimiliki oleh berbagai posisi atau jabatan dalam struktur pemerintahan desa. Berikut adalah contoh Tupoksi aparatur pemerintahan desa yang umumnya terdapat dalam sebuah desa di Indonesia: Kepala Desa (Lurah, Peratin, atau sebutan lain): Memimpin pemerintahan desa dan menjadi kepala eksekutif di tingkat desa. Mengelola anggaran desa dan merencanakan pembangunan desa. Melaksanakan peraturan dan kebijakan pemerintah di tingkat desa. Mewakili ...

  Pedoman Integritas di Lingkungan Desa atau Pakta Integritas biasanya mencakup prinsip-prinsip etika, moral, dan tindakan yang harus diikuti oleh pejabat pemerintah desa, termasuk kepala desa. Beberapa hal yang mungkin termasuk dalam pedoman tersebut adalah: Kepatuhan terhadap hukum: Memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah desa sesuai dengan hukum yang berlaku. Transparansi: Memastikan bahwa semua proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa dilakukan dengan transparan, termasuk ...

Perangkat desa adalah para staf atau pegawai yang bekerja di berbagai bagian pemerintahan desa. Mereka memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu dalam menjalankan berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan desa. Berikut adalah beberapa tugas pokok dan fungsi umum dari perangkat desa: Kepala Desa: Memimpin pemerintahan desa. Menyusun program kerja dan anggaran desa. Mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Melaksanakan kebijakan dan program pemerintah yang berlaku. Sekretaris Desa: Mengelola administrasi ...

usunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dapat bervariasi berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku di setiap negara, wilayah, atau daerah. Namun, di banyak tempat, struktur organisasi pemerintah desa memiliki komponen-komponen utama berikut: Kepala Desa atau Lurah: Kepala Desa atau Lurah adalah pemimpin eksekutif pemerintah desa. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan desa dan pelaksanaan kebijakan. Kepala Desa biasanya memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan koordinasi kegiatan di tingkat desa. Badan ...

Kinerja: Mengukur kinerja perangkat desa penting untuk memastikan efektivitas pemerintahan desa. Peraturan desa mungkin memuat ketentuan tentang standar kinerja, tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa, dan metode evaluasi kinerja. Sanksi dan Penghargaan: Peraturan desa biasanya juga akan menetapkan sanksi dan penghargaan terkait disiplin dan kinerja perangkat desa. Sanksi mungkin mencakup teguran, potongan gaji, atau bahkan pemecatan jika pelanggaran serius terjadi. Penghargaan dapat berupa pengakuan atas prestasi kerja yang ...