Kinerja: Mengukur kinerja perangkat desa penting untuk memastikan efektivitas pemerintahan desa. Peraturan desa mungkin memuat ketentuan tentang standar kinerja, tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa, dan metode evaluasi kinerja. Sanksi dan Penghargaan: Peraturan desa biasanya juga akan menetapkan sanksi dan penghargaan terkait disiplin dan kinerja perangkat desa. Sanksi mungkin mencakup teguran, potongan gaji, atau bahkan pemecatan jika pelanggaran serius terjadi. Penghargaan dapat berupa pengakuan atas prestasi kerja yang ...

Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dua dokumen penting dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya: Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES): MUSDES adalah rapat atau pertemuan resmi yang diadakan di tingkat desa dengan tujuan membahas dan menetapkan kebijakan, program, dan anggaran desa untuk periode tertentu. MUSDES dilakukan setiap tahun oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat untuk membahas rencana ...

ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Desa yang umumnya meliputi beberapa poin penting. Namun, perlu diingat bahwa format dan detailnya dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah. Berikut ikhtisar LPJ Desa: Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Identitas Desa: Nama Desa: Karangbawang Kecamatan: Rembang Kabupaten/Kota: Purbalingga Tahun Anggaran: 2022 Pendahuluan: Penjelasan singkat tentang tujuan dan proses penyusunan LPJ Desa. Sumber Penerimaan: Pendapatan ...

Panduan pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat desa berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana perangkat desa telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dapat membantu identifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diikuti dalam melaksanakan evaluasi kinerja perangkat desa: Menetapkan Tujuan Evaluasi: Tentukan tujuan dan tujuan akhir dari evaluasi. Hal ini bisa berupa peningkatan kualitas pelayanan publik, ...

Dokumen PBJ merupakan singkatan dari "Pengadaan Barang dan Jasa." Dokumen PBJ adalah berkas atau dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan barang atau jasa oleh suatu organisasi, termasuk pemerintah dan perusahaan. Dokumen PBJ sangat penting dalam menjalankan proses pengadaan karena memuat informasi yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum. Dokumen PBJ ini dapat beragam tergantung pada jenis pengadaan, peraturan yang berlaku, dan kebijakan organisasi, tetapi beberapa dokumen PBJ umum ...

laporan penyelenggaraan pemerintah desa LPP Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) adalah laporan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa selama satu tahun anggaran. LPPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Laporan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan Undang-Undang Nomor ...

Dokumen Lampiran 2 Perkades no 6 tahun 2023 tentang pedoman Pakta Integritas ...

Perkades realisasi anggaran adalah istilah yang mengacu pada pelaksanaan atau implementasi anggaran yang telah disusun dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di tingkat desa sesuai dengan Perkades yang berlaku. Ini melibatkan serangkaian tindakan dan kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan dana yang telah dianggarkan dengan efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan Perkades realisasi anggaran: Pelaksanaan Program dan Proyek: Perkades realisasi anggaran mencakup pelaksanaan ...

Tim Pengelola Desa adalah sebuah kelompok kerja atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai program, proyek, serta kegiatan yang berlangsung di tingkat desa. Tim ini biasanya terdiri dari sejumlah individu yang memiliki beragam peran dan tanggung jawab dalam mendukung pengembangan desa secara keseluruhan. Komposisi dan struktur Tim Pengelola Desa dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kebijakan setiap desa, tetapi biasanya mencakup beberapa peran utama, seperti: Kepala Desa: Kepala ...

Pakta Integritas Pemerintah Desa adalah komitmen tertulis dari kepala desa dan anggota pemerintah desa lainnya untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, moralitas, dan etika yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah desa bekerja untuk kepentingan masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Pakta Integritas ini biasanya mencakup prinsip-prinsip dan komitmen berikut: Kepatuhan terhadap hukum: Menjamin bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa sesuai dengan ...