Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) aparatur pemerintahan desa merujuk pada peran dan tanggung jawab utama yang dimiliki oleh berbagai posisi atau jabatan dalam struktur pemerintahan desa. Berikut adalah contoh Tupoksi aparatur pemerintahan desa yang umumnya terdapat dalam sebuah desa di Indonesia:

1. Kepala Desa (Lurah, Peratin, atau sebutan lain):

   • Memimpin pemerintahan desa dan menjadi kepala eksekutif di tingkat desa.
   • Mengelola anggaran desa dan merencanakan pembangunan desa.
   • Melaksanakan peraturan dan kebijakan pemerintah di tingkat desa.
   • Mewakili desa dalam hubungan dengan pihak luar dan instansi pemerintah lainnya.

2. Sekretaris Desa:

   • Membantu Kepala Desa dalam mengelola administrasi desa.
   • Menyusun dan menyimpan arsip dokumen desa.
   • Mengkoordinasikan kegiatan administratif di tingkat desa.

3. Kepala Urusan Keuangan:

   • Mengelola dan merencanakan anggaran desa.
   • Memeriksa dan mengawasi transaksi keuangan desa.
   • Menyusun laporan keuangan desa.

4. Kepala Urusan Pemerintahan:

   • Mengurus administrasi kependudukan, termasuk pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan.
   • Mengatur dan mengawasi pemilihan umum dan kegiatan pemerintahan lainnya.

5. Kepala Urusan Pembangunan:

   • Mengkoordinasikan program pembangunan desa.
   • Mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
   • Melakukan pemantauan terhadap infrastruktur desa.

6. Kepala Urusan Kesosialan:

   • Mengelola program-program sosial, seperti bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
   • Menyelenggarakan program-program pendidikan, budaya, dan olahraga di tingkat desa.

7. Kepala Dusun atau RT/RW (tergantung struktur pemerintahan setempat):

   • Memimpin unit-unit kecil dalam desa, seperti dusun atau RT/RW.
   • Mengumpulkan data dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan unit tersebut.
   • Berperan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

   • Mewakili kepentingan masyarakat di tingkat desa.
   • Berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan pengawasan pemerintah desa.
   • Menyelenggarakan musyawarah desa untuk mengambil keputusan bersama.

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa:

   • Organisasi kemasyarakatan di tingkat desa yang memiliki berbagai fungsi, seperti pengelolaan keuangan, pembangunan, pendidikan, atau agama.
   • Terkadang berfungsi sebagai mitra kerja sama dengan pemerintah desa dalam berbagai program dan kegiatan.

Tupoksi ini dapat berbeda-beda antar desa dan dapat diubah atau disesuaikan dengan regulasi dan kebutuhan lokal. Pada dasarnya, aparatur pemerintahan desa bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.