Pemerintah Desa  memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi kinerja aparatur pemerintah desa merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dilaksanakan secara optimal. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur Desa Karangbawang. Metodologi Evaluasi Evaluasi dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dari survei kepada masyarakat, ...

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Desa Karangbawang melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Tahun 2024. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Desa Karangbawang dalam mengutamakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Metodologi Metode Pengumpulan Data: Survei dilakukan melalui ...

Layanan Pengaduan: Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui kantor desa, platform daring, atau nomor telepon pengaduan yang tersedia. Proses Tindak Lanjut: Setiap aduan dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Pelapor akan diberi informasi tentang perkembangan kasusnya. Evaluasi dan Perbaikan: Aduan digunakan untuk mengevaluasi pelayanan dan meningkatkan pembangunan desa. ...

Survei perilaku masyarakat adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami kebiasaan, pandangan, dan pola tindakan individu dalam suatu komunitas. Informasi ini sangat penting bagi pemerintah Desa untuk merancang program atau kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan data dari survei ini, pihak terkait dapat merancang program atau kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. ...

Musyawarah Desa (MUSDES) Penetapan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk tahun anggaran 2025 adalah forum resmi desa yang bertujuan untuk menetapkan anggaran desa. Berikut adalah panduan umum terkait pelaksanaan MUSDES Penetapan APBDes: Tahapan Pelaksanaan MUSDES Penetapan APBDes : Persiapan Kepala Desa menginstruksikan tim penyusun APBDes untuk menyusun rancangan berdasarkan: RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun berjalan Peraturan yang berlaku, termasuk ...

Dalam upaya membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan, peran berbagai elemen masyarakat menjadi sangat krusial. Di antara unsur-unsur tersebut, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperkuat tatanan sosial dan mempercepat pembangunan, Oleh Karenanya Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Sinergi dari keempat elemen ini mampu memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat pembangunan ...

Deklarasi konflik kepentingan adalah komitmen formal yang dibuat oleh aparatur desa untuk mengungkapkan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas mereka. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan desa. Artikel ini akan membahas pentingnya deklarasi konflik kepentingan yang dilakukan setiap tahun oleh aparatur desa, mekanisme pelaksanaannya, serta manfaat yang dihasilkan. Pentingnya Deklarasi Konflik Kepentingan Konflik kepentingan dapat terjadi ketika seorang aparatur ...

Tim Penyusun RKPDES biasanya terdiri dari beberapa unsur yang berperan penting dalam perencanaan pembangunan desa. Berikut adalah struktur umum yang dapat diikuti dalam pembentukan tim penyusun RKPDES: Pembina: Kepala Desa Bertanggung jawab sebagai penanggung jawab utama dari proses penyusunan RKPDES. Ketua Tim: Sekretaris Desa Memimpin proses penyusunan dan memastikan semua langkah berjalan sesuai dengan rencana. Sekretaris Tim: Kepala Seksi Pemerintahan Desa Membantu ketua dalam pengaturan administratif, dokumentasi, ...

  Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum pertemuan yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat desa untuk membahas dan mengambil keputusan atas berbagai hal terkait pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta masalah-masalah penting yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Musyawarah desa merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Proses musyawarah ini didasarkan pada prinsip partisipasi, keterbukaan, dan demokrasi, sehingga keputusan yang diambil ...

APBDes Perubahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan) adalah revisi dari APBDes yang sebelumnya telah disahkan pada awal tahun anggaran. Perubahan ini dilakukan jika ada perkembangan situasi, seperti penerimaan pendapatan yang lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan, kebutuhan pengeluaran tambahan, atau perubahan kebijakan yang memengaruhi anggaran desa. Alasan Dilakukannya Perubahan APBDes: Perubahan Pendapatan Desa: Adanya tambahan sumber pendapatan yang tidak terduga, seperti dana bantuan pemerintah pusat atau provinsi. Penurunan ...