Pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja adalah serangkaian langkah dan prinsip yang harus diikuti saat melakukan proses evaluasi kinerja individu atau tim dalam sebuah organisasi. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan dengan obyektif, adil, dan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa pedoman umum untuk melaksanakan evaluasi kinerja: Keterbukaan dan Transparansi: Pastikan bahwa seluruh proses evaluasi kinerja transparan dan keterbukaan. Informasikan kepada individu atau tim yang dievaluasi ...

Pedoman pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap di pemerintahan desa adalah hal yang sangat penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Meskipun saya tidak memiliki akses langsung ke dokumen terbaru, berikut adalah beberapa prinsip umum yang mungkin diadopsi dalam pedoman tersebut: Kebijakan Nol Toleransi Terhadap Suap: Menetapkan kebijakan yang tegas bahwa suap dan penerimaan gratifikasi adalah tindakan yang tidak dapat diterima di dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa harus berkomitmen ...

edoman pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap di pemerintahan desa adalah hal yang sangat penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Meskipun saya tidak memiliki akses langsung ke dokumen terbaru, berikut adalah beberapa prinsip umum yang mungkin diadopsi dalam pedoman tersebut: Kebijakan Nol Toleransi Terhadap Suap: Menetapkan kebijakan yang tegas bahwa suap dan penerimaan gratifikasi adalah tindakan yang tidak dapat diterima di dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa harus berkomitmen untuk ...

Tidak ada aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi ...

Keputusan seorang Camat (Camat adalah seorang pejabat pemerintah tingkat kecamatan dalam administrasi pemerintahan di Indonesia) dapat beragam tergantung pada konteks dan wewenang yang dimiliki oleh Camat. Camat biasanya bertanggung jawab atas berbagai tugas administratif, pengawasan, dan koordinasi dalam wilayah kecamatan, dan mereka dapat mengambil berbagai jenis keputusan, seperti: Pemberian Izin Usaha: Camat dapat memberikan izin usaha atau perizinan terkait bisnis atau kegiatan yang berada dalam yurisdiksinya, seperti izin ...

Cash Opname adalah perhitungan fisik kas (uang) yang dimiliki oleh klien, kemudian auditor menggolongkan kas yang dimiliki klien berdasarkan nilai nominalnya, dan terakhir auditor menghitung besarnya kas yang dimiliki klien. Cash Opname memiliki arti lain pemeriksaan kas secara fisik dan membandingkan jumlah antara catatan akuntansi kan (mutasi kas) dengan uang kas yang dipegang ini baik itu uang yang ada di brangkas maupun di tangan. Pemeriksaan kas secara fisik tidak terbatas pada uang kertas dan logam saja, giro, wesel, cek juga wajib di audit. ...

Infografis Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021 merupakan wujud transparasi Pemerintah Desa dalam penggunaan dana yang bersumber dari Pemerintah maupun masyarakat kepada masyarakat secara detail. ...

Tim Pengelola Desa adalah sebuah kelompok kerja atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai program, proyek, serta kegiatan yang berlangsung di tingkat desa. Tim ini biasanya terdiri dari sejumlah individu yang memiliki beragam peran dan tanggung jawab dalam mendukung pengembangan desa secara keseluruhan. Komposisi dan struktur Tim Pengelola Desa dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kebijakan setiap desa, tetapi biasanya mencakup beberapa peran utama, seperti: Kepala Desa: Kepala ...

Bertujuan Untuk a.Meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan KeuanganDesa oleh Pemerintah Desa yang berada di lingkungan Wilayah Kecamatan Rembang dan Kertanegarab. Memberikan layanan konsultasi atas pengelolaanKeuangan Desa kepada Pemerintah Desa denganmemberikan saran maupun langkah-langkah perbaikanatas pengelolaan keuangan yang dikelola oleh PemerintahDesa.c. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yangdihadapi Pemerintah Desa dalam pengelolaan KeuanganDesa dan melakukan diskusi untuk pemecahan masalah ...

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah seperangkat pedoman atau kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa layanan publik yang disediakan kepada masyarakat memiliki kualitas yang memadai dan mencukupi. SPM bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat menerima layanan yang memenuhi standar tertentu, terlepas dari lokasi atau tingkat pemerintahan yang memberikan layanan tersebut. Dalam konteks layanan pemerintah desa, berikut adalah beberapa contoh Standar Pelayanan Minimal yang dapat diterapkan: Pelayanan Administratif Kesehatan ...