Penyusunan Peraturan Kepala Desa (Perkades) merupakan proses pembuatan peraturan atau kebijakan yang berlaku di tingkat desa. Perkades dibuat oleh Kepala Desa (Kades) sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. Proses penyusunan Perkades perlu mengikuti beberapa langkah untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyusunan Perkades: Identifikasi Kebutuhan: Tentukan kebijakan atau peraturan yang perlu diatur oleh Perkades. Hal ini bisa berasal ...

Lampiran Perkades No 6 Tahun 2022 tentang pedoman Pakta Integritas Desa Karangbawang Kecamatan rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ...

Pedoman Integritas di Lingkungan Desa atau Pakta Integritas biasanya mencakup prinsip-prinsip etika, moral, dan tindakan yang harus diikuti oleh pejabat pemerintah desa, termasuk kepala desa. Beberapa hal yang mungkin termasuk dalam pedoman tersebut adalah: Kepatuhan terhadap hukum: Memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah desa sesuai dengan hukum yang berlaku. Transparansi: Memastikan bahwa semua proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa dilakukan dengan transparan, termasuk pengumuman ...

Dokumentasi penandatanganan Pakta Integritas adalah langkah penting untuk secara resmi memperlihatkan komitmen para pihak yang terlibat terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diatur dalam pakta tersebut Khususnya bagi Pemerintah Desa Karangbawang. Selama keseluruhan proses, penting untuk menjaga suasana yang formal dan menghormati nilai-nilai yang dijunjung oleh Pakta Integritas. Hal ini membantu menjaga integritas dan seriusnya komitmen yang dibuat oleh semua pihak yang terlibat. ...

PAKTA ANTI GRATIFIKASI Pakta Anti Gratifikasi adalah perjanjian yang dibuat oleh individu atau pihak-pihak tertentu, terutama dalam lingkungan bisnis dan pemerintahan, yang berkomitmen untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi atau suap dalam bentuk apapun. Gratifikasi atau suap adalah pemberian atau penerimaan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi sebagai imbalan atas pengaruh atau tindakan yang diharapkan dari pihak yang menerima. Pedoman dalam Pakta Anti Gratifikasi umumnya meliputi: Tidak Menerima atau Memberikan Gratifikasi: Para ...

                                                                                               PAKTA INTEGRITAS Pakta integritas adalah perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat untuk menjaga dan mematuhi prinsip-prinsip integritas dalam berbagai aktivitas atau hubungan, baik dalam skala individu, ...

Kami, pejabat dan staf Pemerintah Desa Karangbawang, dengan ini menyadari pentingnya menjaga integritas, menghindari tindakan korupsi, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Kepatuhan Terhadap Hukum: Kami akan mematuhi semua peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku dalam melaksanakan tugas kami sebagai pejabat dan staf pemerintah desa. 2. Integritas: Kami akan bertindak dengan integritas yang tinggi dalam semua aspek pekerjaan kami. Tidak akan ada tindakan penyalahgunaan ...

Pakta Integritas Pemerintah Desa adalah komitmen tertulis dari kepala desa dan anggota pemerintah desa lainnya untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, moralitas, dan etika yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah desa bekerja untuk kepentingan masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Pakta Integritas ini biasanya mencakup prinsip-prinsip dan komitmen berikut: Kepatuhan terhadap hukum: Menjamin bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa sesuai dengan ...

Pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja adalah serangkaian langkah dan prinsip yang harus diikuti saat melakukan proses evaluasi kinerja individu atau tim dalam sebuah organisasi. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan dengan obyektif, adil, dan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa pedoman umum untuk melaksanakan evaluasi kinerja: Keterbukaan dan Transparansi: Pastikan bahwa seluruh proses evaluasi kinerja transparan dan keterbukaan. Informasikan kepada individu atau tim yang dievaluasi ...

Pedoman pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap di pemerintahan desa adalah hal yang sangat penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Meskipun saya tidak memiliki akses langsung ke dokumen terbaru, berikut adalah beberapa prinsip umum yang mungkin diadopsi dalam pedoman tersebut: Kebijakan Nol Toleransi Terhadap Suap: Menetapkan kebijakan yang tegas bahwa suap dan penerimaan gratifikasi adalah tindakan yang tidak dapat diterima di dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa harus berkomitmen ...