Monitoring data nilai aset desa adalah proses pengawasan dan pencatatan informasi terkait dengan nilai aset yang dimiliki oleh sebuah desa. Aset desa dapat mencakup berbagai hal, seperti properti, infrastruktur, tanah, hutan, alat-alat, dan investasi lainnya. Pemantauan data nilai aset desa penting untuk mengelola sumber daya desa dengan efektif, memastikan akuntabilitas, dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan pembangunan desa. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam melakukan monitoring data nilai aset desa: Inventarisasi ...

Monitoring Pengumpulan Data Nilai Aset Desa dilaksanakan oleh TimAPIP lnspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang terbagimenjadi 4 (empat) Tim, dimana masing-masing Tim terdiri dariPembantu Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim danAnggota.   Tujuan Monitoring1. Untuk mengetahui kepatuhan Pemerintah Desa dalammelaksanakan inventarisasi aset desa.2. Untuk memperoleh rekapitulasi aset desa pada masing-masingdesa3. Untuk memperoleh Database Nilai Aset Desa di KabupatenPurbalingga. ...

Deklarasi konflik kepentingan keluarga Kepala Desa adalah pernyataan tertulis yang menegaskan komitmen Kepala Desa untuk menghindari situasi di mana kepentingan keluarga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan dalam pemerintahan desa. Ini adalah langkah penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam kepemimpinan desa. ...

Penyusunan Peraturan Kepala Desa (Perkades) merupakan proses pembuatan peraturan atau kebijakan yang berlaku di tingkat desa. Perkades dibuat oleh Kepala Desa (Kades) sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. Proses penyusunan Perkades perlu mengikuti beberapa langkah untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyusunan Perkades: Identifikasi Kebutuhan: Tentukan kebijakan atau peraturan yang perlu diatur oleh Perkades. Hal ini bisa berasal ...

Lampiran Perkades No 6 Tahun 2022 tentang pedoman Pakta Integritas Desa Karangbawang Kecamatan rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ...

Pedoman Integritas di Lingkungan Desa atau Pakta Integritas biasanya mencakup prinsip-prinsip etika, moral, dan tindakan yang harus diikuti oleh pejabat pemerintah desa, termasuk kepala desa. Beberapa hal yang mungkin termasuk dalam pedoman tersebut adalah: Kepatuhan terhadap hukum: Memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah desa sesuai dengan hukum yang berlaku. Transparansi: Memastikan bahwa semua proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa dilakukan dengan transparan, termasuk pengumuman ...

Dokumentasi penandatanganan Pakta Integritas adalah langkah penting untuk secara resmi memperlihatkan komitmen para pihak yang terlibat terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diatur dalam pakta tersebut Khususnya bagi Pemerintah Desa Karangbawang. Selama keseluruhan proses, penting untuk menjaga suasana yang formal dan menghormati nilai-nilai yang dijunjung oleh Pakta Integritas. Hal ini membantu menjaga integritas dan seriusnya komitmen yang dibuat oleh semua pihak yang terlibat. ...

PAKTA ANTI GRATIFIKASI Pakta Anti Gratifikasi adalah perjanjian yang dibuat oleh individu atau pihak-pihak tertentu, terutama dalam lingkungan bisnis dan pemerintahan, yang berkomitmen untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi atau suap dalam bentuk apapun. Gratifikasi atau suap adalah pemberian atau penerimaan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi sebagai imbalan atas pengaruh atau tindakan yang diharapkan dari pihak yang menerima. Pedoman dalam Pakta Anti Gratifikasi umumnya meliputi: Tidak Menerima atau Memberikan Gratifikasi: Para ...

                                                                                               PAKTA INTEGRITAS Pakta integritas adalah perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat untuk menjaga dan mematuhi prinsip-prinsip integritas dalam berbagai aktivitas atau hubungan, baik dalam skala individu, ...

Kami, pejabat dan staf Pemerintah Desa Karangbawang, dengan ini menyadari pentingnya menjaga integritas, menghindari tindakan korupsi, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Kepatuhan Terhadap Hukum: Kami akan mematuhi semua peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku dalam melaksanakan tugas kami sebagai pejabat dan staf pemerintah desa. 2. Integritas: Kami akan bertindak dengan integritas yang tinggi dalam semua aspek pekerjaan kami. Tidak akan ada tindakan penyalahgunaan ...