Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) aparatur pemerintahan desa merujuk pada peran dan tanggung jawab utama yang dimiliki oleh berbagai posisi atau jabatan dalam struktur pemerintahan desa. Berikut adalah contoh Tupoksi aparatur pemerintahan desa yang umumnya terdapat dalam sebuah desa di Indonesia: Kepala Desa (Lurah, Peratin, atau sebutan lain): Memimpin pemerintahan desa dan menjadi kepala eksekutif di tingkat desa. Mengelola anggaran desa dan merencanakan pembangunan desa. Melaksanakan peraturan dan kebijakan pemerintah di tingkat desa. Mewakili ...

  Pedoman Integritas di Lingkungan Desa atau Pakta Integritas biasanya mencakup prinsip-prinsip etika, moral, dan tindakan yang harus diikuti oleh pejabat pemerintah desa, termasuk kepala desa. Beberapa hal yang mungkin termasuk dalam pedoman tersebut adalah: Kepatuhan terhadap hukum: Memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah desa sesuai dengan hukum yang berlaku. Transparansi: Memastikan bahwa semua proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa dilakukan dengan transparan, termasuk ...

Perangkat desa adalah para staf atau pegawai yang bekerja di berbagai bagian pemerintahan desa. Mereka memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu dalam menjalankan berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan desa. Berikut adalah beberapa tugas pokok dan fungsi umum dari perangkat desa: Kepala Desa: Memimpin pemerintahan desa. Menyusun program kerja dan anggaran desa. Mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Melaksanakan kebijakan dan program pemerintah yang berlaku. Sekretaris Desa: Mengelola administrasi ...

usunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dapat bervariasi berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku di setiap negara, wilayah, atau daerah. Namun, di banyak tempat, struktur organisasi pemerintah desa memiliki komponen-komponen utama berikut: Kepala Desa atau Lurah: Kepala Desa atau Lurah adalah pemimpin eksekutif pemerintah desa. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan desa dan pelaksanaan kebijakan. Kepala Desa biasanya memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan koordinasi kegiatan di tingkat desa. Badan ...

Kinerja: Mengukur kinerja perangkat desa penting untuk memastikan efektivitas pemerintahan desa. Peraturan desa mungkin memuat ketentuan tentang standar kinerja, tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa, dan metode evaluasi kinerja. Sanksi dan Penghargaan: Peraturan desa biasanya juga akan menetapkan sanksi dan penghargaan terkait disiplin dan kinerja perangkat desa. Sanksi mungkin mencakup teguran, potongan gaji, atau bahkan pemecatan jika pelanggaran serius terjadi. Penghargaan dapat berupa pengakuan atas prestasi kerja yang ...

Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dua dokumen penting dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya: Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES): MUSDES adalah rapat atau pertemuan resmi yang diadakan di tingkat desa dengan tujuan membahas dan menetapkan kebijakan, program, dan anggaran desa untuk periode tertentu. MUSDES dilakukan setiap tahun oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat untuk membahas rencana ...

ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Desa yang umumnya meliputi beberapa poin penting. Namun, perlu diingat bahwa format dan detailnya dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah. Berikut ikhtisar LPJ Desa: Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Identitas Desa: Nama Desa: Karangbawang Kecamatan: Rembang Kabupaten/Kota: Purbalingga Tahun Anggaran: 2022 Pendahuluan: Penjelasan singkat tentang tujuan dan proses penyusunan LPJ Desa. Sumber Penerimaan: Pendapatan ...

Panduan pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat desa berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana perangkat desa telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dapat membantu identifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diikuti dalam melaksanakan evaluasi kinerja perangkat desa: Menetapkan Tujuan Evaluasi: Tentukan tujuan dan tujuan akhir dari evaluasi. Hal ini bisa berupa peningkatan kualitas pelayanan publik, ...

Dokumen PBJ merupakan singkatan dari "Pengadaan Barang dan Jasa." Dokumen PBJ adalah berkas atau dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan barang atau jasa oleh suatu organisasi, termasuk pemerintah dan perusahaan. Dokumen PBJ sangat penting dalam menjalankan proses pengadaan karena memuat informasi yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum. Dokumen PBJ ini dapat beragam tergantung pada jenis pengadaan, peraturan yang berlaku, dan kebijakan organisasi, tetapi beberapa dokumen PBJ umum ...

Dokumen PBJ merupakan singkatan dari "Pengadaan Barang dan Jasa." Dokumen PBJ adalah berkas atau dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan barang atau jasa oleh suatu organisasi, termasuk pemerintah dan perusahaan. Dokumen PBJ sangat penting dalam menjalankan proses pengadaan karena memuat informasi yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum. Dokumen PBJ ini dapat beragam tergantung pada jenis pengadaan, peraturan yang berlaku, dan kebijakan organisasi, tetapi beberapa dokumen PBJ umum ...