Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pedoman pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Karangbawang guna meningkatkan kualitas layanan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. ...

Rencana Kerja Pemerintah Desa mencakup berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Berikut yang termasuk dalam rencana kerja pemerintah desa: Pendidikan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di desa. Memperbaiki fasilitas sekolah dan menyediakan peralatan pembelajaran. Mengadakan program pelatihan untuk guru agar lebih berkualitas dalam mengajar. Kesehatan: Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Mengadakan program imunisasi dan pencegahan penyakit. Memfasilitasi kunjungan rutin tenaga ...

ingatlah bahwa deklarasi benturan kepentingan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing desa. Deklarasi tersebut harus mencerminkan komitmen yang tulus terhadap integritas dan pelayanan publik yang baik ...

Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah kelompok orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat desa dalam satu periode tertentu. Tim ini berperan penting dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan, menetapkan prioritas, dan merencanakan tindakan konkret yang akan diambil oleh pemerintah desa. Berikut adalah contoh anggota yang mungkin ada dalam Tim Penyusun RKPDes: Ketua Tim: Biasanya, kepala desa atau perangkat desa lain yang ditunjuk oleh kepala ...

Perkades adalah singkatan dari "Peraturan Kepala Desa". Ini adalah aturan atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk mengatur berbagai hal terkait administrasi dan kebijakan di tingkat desa. Penjabaran dari Perkades mengacu pada proses penjelasan atau penerapan Perkades tertentu dalam konteks tertentu. Ini bisa mencakup berbagai hal tergantung pada isi dan tujuan dari Perkades itu sendiri. Sebagai contoh, jika sebuah Perkades mengatur tentang tata cara penggunaan dana desa, penjabaran dari Perkades tersebut akan mencakup detail seperti: Tujuan ...

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes P)merujuk pada proses di mana anggaran keuangan suatu desa direvisi atau diubah setelah awalnya disusun. Perubahan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan dalam kebutuhan masyarakat, pergeseran prioritas, situasi darurat, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi keuangan desa. Terdapat beberapa langkah umum yang biasanya dilakukan dalam proses perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa: Evaluasi Kebutuhan dan Prioritas: Desa perlu melakukan evaluasi terhadap ...

Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah langkah penting dalam mengevaluasi kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga publik. Survei ini dapat memberikan wawasan berharga tentang apa yang telah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan dalam layanan tersebut.  ...

Monitoring data nilai aset desa adalah proses pengawasan dan pencatatan informasi terkait dengan nilai aset yang dimiliki oleh sebuah desa. Aset desa dapat mencakup berbagai hal, seperti properti, infrastruktur, tanah, hutan, alat-alat, dan investasi lainnya. Pemantauan data nilai aset desa penting untuk mengelola sumber daya desa dengan efektif, memastikan akuntabilitas, dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan pembangunan desa. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam melakukan monitoring data nilai aset desa: Inventarisasi ...

Monitoring Pengumpulan Data Nilai Aset Desa dilaksanakan oleh TimAPIP lnspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang terbagimenjadi 4 (empat) Tim, dimana masing-masing Tim terdiri dariPembantu Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim danAnggota.   Tujuan Monitoring1. Untuk mengetahui kepatuhan Pemerintah Desa dalammelaksanakan inventarisasi aset desa.2. Untuk memperoleh rekapitulasi aset desa pada masing-masingdesa3. Untuk memperoleh Database Nilai Aset Desa di KabupatenPurbalingga. ...

Deklarasi konflik kepentingan keluarga Kepala Desa adalah pernyataan tertulis yang menegaskan komitmen Kepala Desa untuk menghindari situasi di mana kepentingan keluarga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan dalam pemerintahan desa. Ini adalah langkah penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam kepemimpinan desa. ...