Kami, pejabat dan staf Pemerintah Desa Karangbawang, dengan ini menyadari pentingnya menjaga integritas, menghindari tindakan korupsi, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Kepatuhan Terhadap Hukum: Kami akan mematuhi semua peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku dalam melaksanakan tugas kami sebagai pejabat dan staf pemerintah desa. 2. Integritas: Kami akan bertindak dengan integritas yang tinggi dalam semua aspek pekerjaan kami. Tidak akan ada tindakan penyalahgunaan ...

Pakta Integritas Pemerintah Desa adalah komitmen tertulis dari kepala desa dan anggota pemerintah desa lainnya untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, moralitas, dan etika yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah desa bekerja untuk kepentingan masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Pakta Integritas ini biasanya mencakup prinsip-prinsip dan komitmen berikut: Kepatuhan terhadap hukum: Menjamin bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa sesuai dengan ...

Pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja adalah serangkaian langkah dan prinsip yang harus diikuti saat melakukan proses evaluasi kinerja individu atau tim dalam sebuah organisasi. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan dengan obyektif, adil, dan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa pedoman umum untuk melaksanakan evaluasi kinerja: Keterbukaan dan Transparansi: Pastikan bahwa seluruh proses evaluasi kinerja transparan dan keterbukaan. Informasikan kepada individu atau tim yang dievaluasi ...

Pedoman pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap di pemerintahan desa adalah hal yang sangat penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Meskipun saya tidak memiliki akses langsung ke dokumen terbaru, berikut adalah beberapa prinsip umum yang mungkin diadopsi dalam pedoman tersebut: Kebijakan Nol Toleransi Terhadap Suap: Menetapkan kebijakan yang tegas bahwa suap dan penerimaan gratifikasi adalah tindakan yang tidak dapat diterima di dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa harus berkomitmen ...

edoman pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap di pemerintahan desa adalah hal yang sangat penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Meskipun saya tidak memiliki akses langsung ke dokumen terbaru, berikut adalah beberapa prinsip umum yang mungkin diadopsi dalam pedoman tersebut: Kebijakan Nol Toleransi Terhadap Suap: Menetapkan kebijakan yang tegas bahwa suap dan penerimaan gratifikasi adalah tindakan yang tidak dapat diterima di dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa harus berkomitmen untuk ...

Keputusan seorang Camat (Camat adalah seorang pejabat pemerintah tingkat kecamatan dalam administrasi pemerintahan di Indonesia) dapat beragam tergantung pada konteks dan wewenang yang dimiliki oleh Camat. Camat biasanya bertanggung jawab atas berbagai tugas administratif, pengawasan, dan koordinasi dalam wilayah kecamatan, dan mereka dapat mengambil berbagai jenis keputusan, seperti: Pemberian Izin Usaha: Camat dapat memberikan izin usaha atau perizinan terkait bisnis atau kegiatan yang berada dalam yurisdiksinya, seperti izin ...

Tim Pengelola Desa adalah sebuah kelompok kerja atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai program, proyek, serta kegiatan yang berlangsung di tingkat desa. Tim ini biasanya terdiri dari sejumlah individu yang memiliki beragam peran dan tanggung jawab dalam mendukung pengembangan desa secara keseluruhan. Komposisi dan struktur Tim Pengelola Desa dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kebijakan setiap desa, tetapi biasanya mencakup beberapa peran utama, seperti: Kepala Desa: Kepala ...

Laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah dokumen yang disusun untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang bagaimana BUMDes mengelola dan menggunakan sumber daya serta dana yang dimilikinya. Laporan ini adalah bagian penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas BUMDes. Laporan pertanggungjawaban BUMDes biasanya mencakup beberapa komponen utama: Pendahuluan dan Data Identifikasi: Bagian awal laporan pertanggungjawaban BUMDes biasanya berisi informasi mengenai nama ...

Perkades adalah singkatan dari "Peraturan Kepala Desa". Ini adalah aturan atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk mengatur berbagai hal terkait administrasi dan kebijakan di tingkat desa. Penjabaran dari Perkades mengacu pada proses penjelasan atau penerapan Perkades tertentu dalam konteks tertentu. Ini bisa mencakup berbagai hal tergantung pada isi dan tujuan dari Perkades itu sendiri. Sebagai contoh, jika sebuah Perkades mengatur tentang tata cara penggunaan dana desa, penjabaran dari Perkades tersebut akan mencakup detail seperti: Tujuan ...

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen perencanaan keuangan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengatur pendapatan yang diperoleh dan belanja yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Berikut adalah komponen utama yang biasanya terdapat dalam APBDes: A. Pendapatan Desa: Pendapatan Asli Desa (PAD): Pendapatan yang dihasilkan langsung dari aktivitas di dalam desa, seperti retribusi, pajak daerah, dan lain-lain. Dana Desa: Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, ...