SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development Goals disingkat SDGs. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. ...

Sebelum melakukan penyusunan RKP Desa, pemerintah Desa mengawalinya dengan membentuk tim penyusun dilengkapi dan di SK Kepala Desa. Sesuai pasal 36 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa yang berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Adapun anggota Tim penyusun RKP Desa tahun 2023, terdiri atas: pembina ...

Musyawarah dusun atau Musdus adalah salah satu tahapan dari rangkaian proses perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Musyawarah Dusun bertujuan untuk menggali permasalahan dan potensi di lingkungan dusun, yang mencakup bidang sosial budaya, ekonomi produktif warga dan sarana prasarana fisik lingkungan, dan mencari alternatif solusi atau pemecahan masalahnya. Pada tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Musdus merupakan tahapan yang wajib untuk dilaksanakan sebelum diadakannya Musyawarah Desa ...

  Gratifikasi adalah pemberian hadiah atau manfaat lainnya kepada seseorang, biasanya dengan harapan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka. Surat edaran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk memberikan arahan atau panduan tentang suatu hal kepada pihak yang terlibat. Surat edaran tentang gratifikasi mungkin akan menguraikan aturan, pedoman, dan larangan terkait penerimaan dan pemberian hadiah atau manfaat kepada pejabat pemerintah, pegawai negeri, atau individu yang berada dalam posisi ...

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap, dan konflik benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang selama semester II tahun 2022. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Desa Karangbawang untuk membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. ...

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan adalah dokumen yang biasanya diminta oleh sebuah organisasi atau lembaga untuk memastikan bahwa seseorang yang terlibat dalam kegiatan atau pengambilan keputusan tertentu di dalam organisasi tersebut tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas atau integritas mereka dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab mereka.  ...

Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah kelompok orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat desa dalam satu periode tertentu. Tim ini berperan penting dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan, menetapkan prioritas, dan merencanakan tindakan konkret yang akan diambil oleh pemerintah desa. Berikut adalah contoh anggota yang mungkin ada dalam Tim Penyusun RKPDes: Ketua Tim: Biasanya, kepala desa atau perangkat desa lain yang ditunjuk oleh kepala ...